Magetan, MagetanOnline.com, 28/04/2012

Siswoyo SAg, guru di SDN Mangunrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan ini, sejak 14 bulan lalu gaji PNS yang diterimanya dipotong tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang jelas. Hal ini sudah ditanyakan kepada pimpinan terkait, namun Siwoyo selalu mendapat jawaban sama, yakni atas perintah atasan.

Menurut kuasa hukum penggugat, Joko SH, pemotongan gaji kliennya ini setiap bulannya sebesar Rp 2 juta. Padahal gaji penggugat total tidak lebih dari Rp 3 juta. “Yang dipermasalahkan penggugat, pemotongan ini tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Kecuali itu, dasar pemotongan itu juga tidak jelas. Mestinya harus ada surat keputusan (SK) Bupati Magetan,”kata Joko yang ditemui MO di Pengadilan Negeri (PN) Magetan, Rabu (25/4).

Selain Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), dan lima pimpinan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Magetan yang digugat, yaitu Siswanto SPd juru bayar SDN Mangunrejo, Kecamatan Kawedanan, Jadi SPd bendahara gaji Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawedanan, Drs H Parman MM Kepala UPTD Kawedanan, bendahara gaji Dindik Kabupaten Magetan, bendahara gaji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan dan sekretaris daerah kabupaten (Sekdakab) Magetan.

“Mereka-meraka ini yang bertanggungjawab atas pemotongan gaji tergugat. Karena itu kami memohon kepada PN untuk menggugat ke tujuh pejabat termasuk Bupati Magetan,”katanya.
Memang sebelumnya, 9 Januari 2008 lalu penggugat mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama dengan nomor 33/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Dan 26 November 2008 PA Magetan memutuskan gugatan talak Siswoyo itu, dengan amar putusan diantaranya memberi izin ikrar talak terhadap Sri Suryani di hadapan sidang PA Magetan di kabulkan. Menghukum pemohon untuk membayar mut’ah sebesar Rp 3 juta dan nafkah iddah sebesar Rp 1,5 juta dan membayar biaya perkara sebesar Rp 644 ribu.

“Tahun pertama hingga ketiga, 2010 lalu, sejak PA mengabulkan percerai Siwoyo, gajinya tidak ada pemotongan, sampai pada Desember 2010. Namun, baru Januari 2011, gaji Siswoyo mulai dipotong Rp 2juta, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Karena dasar pemotongan tidak jelas, ini sudah masuk perbuatan melawan hokum,”kata Joko.

Yang memprihatinkan, setiap Siswoyo menanyakan alasan pemotongan gajinya itu, jawaban dari pejabat di Dindik sama, atas perintah atasan. “Sebenarnya, Siswoyo sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Namun, dari pejabat di Dindik yang tidak ada iktikad baik. Karena itu pemotongan gaji oleh para tergugat, tanpa ada dasar hukum yang jelas (SK Bupati Magetan), itu bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum,”katanya.
Dalam gugatnnya itu, Siswoyo hanya minta tergugat menghentikan pemotongan gaji selama 14 bulan itu dan mengembalikan kepada penggugat. “Kami minta kepada majelis tegang waktu satu minggu untuk mengembalikan total dana yang dipotong itu tanggung renteng senilai Rp 28 juta,”jelas Joko yang dibenarkan Siswoyo, yang tinggal dua tahun lagi memasuki masa pensiun ini.

Bupati Magetan Sumantri yang dikonfirmasi lewat Kepala Dinas Pendidikan setempat, Bambang Trianto, mestinya SK Bupati sudah ada. Namun, Dindik akan mempelajari isi gugatan Siswoyo itu dan cross chek di UPTD setempat. “Mestinya SK Bupati itu sudah ada. Pemotongan itu kan untuk biaya hidup anak dan istri, termasuk biaya pendidikan anak. Tapi saya akan pelajari dulu, saya baru tahu ini,”kata Bambang Trianto kepada MO, Rabu (25/4).

Mestinya, kata Bambang, Siswoyo ini sejak awal bisa mengajukan surat keberatan dengan pemotongan itu lewat sekolahnya, dengan tembusan ke Dindik. “Saat masih dipotong pertama, Pak Siswoyo bisa mengajukan keberatan dengan membuat pernyataan. Tapi kita janji akan menyelesaikan masalah ini. Kami akan panggil pejabat Dindik yang terkait,”tandas Kadindik Bambang. (Dp)

Suhu politik menjelang musyawarah cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Magetan semakin panas. Sekitar 34 orang pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) setempat ramai-ramai mendatang Dewan Pengurus Pusat (DPP) PD di Jakarta. Hal ini terkait berita rekom Ketua DPC PD setempat.

“Kami ke DPP PD bukan untuk demo, tapi menyampaikan aspirasi. Kami ingin klarifikasi kebenaran rekom yang konon diberikan kepada mantan Ketua DPC partai Patriot Hartoto itu. Kalau rekom itu benar, kami siap keluar dan membubarkan diri,”kata Ketua DPC PD Magetan dr Teguh Martodiryo kepada MO menjelang keberangkatanya ke Jakarta, Selasa (6/3).

Dikatakan Teguh, mereka datang beramai-ramai ke Jakarta untuk menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP “Ibas” Edi Baskhoro Yudhoyono, untuk meminta kepastian kabar turunya rekom kepada politikus pelompat pagar itu. “Kami datang baik-baik ke DPP untuk ketemu dengan Sekjen Mas Ibas, apa benar berita yang saat ini beredar di Magetan itu,’kata mantan Direktur RSUD dr Sayidiman Magetan ini dengan nada suara tinggi.

Sebenarnya, lanjut Teguh, kader Partai Demokrat di Magetan tidak yakin kalau DPP PD telah memberikan rekom kepada politikus yang bukan kader itu. “Meski kita ini partai terbuka. Tapi itika, unggah ungguh (norma-norma) berpolitik tetap harus ada dan dihormati. Bukan mendadak masuk duduk diatas, memang dia siapa,”kata Teguh.

Dikatakan Teguh, kader-kader di DPC PD Kabupaten Magetan tidak kalah dibandingkan dengan politikus pelompat pagar yang di-isukan dapat rekom dari DPP PD itu. “Mana mungkin orang yang belum terbukti pengabdian dan loyalitasnya pada partai tahu-tahu bisa diberikan rekom. Kita juga akan cecking, siapa yang berani memberikan rekom itu. Karena ini sudah bukan zaman-nya lagi rekom-rekoman,”jelasnya.

Seperti diketahui, menjelang Muscab PD Magetan, yang agendanya belum pasti kapan dilaksanakan itu, di masyarakat sudah beredar nama-nama seperti Letkol purn Supari (Sekretaris DPC), H Ahmad Sedyo Utomo (Bendahara DPC), dr Pangayoman (anggota DPRD dari PD), H M Shoim (wakil Ketua DPRD dari PD), Hartoto SSos (mantan Ketua DPC Partai Patriot, dan H Djarno (mantan Wabub Magetan). Empat bakal calon (balon) yang disebut sebelumnya merupakan kader DPC PD, sedang dua balon terakhir adalah kader luar, atau polikus pelompat pagar.

Ditegaskan Teguh, bila berita tentang pemberian rekom kepada Hartoto mantan Ketua DPC Partai Patriot itu benar, seluruh pengurus di 18 PAC dan DPC akan membubarkan diri. “Tapi saya yakin, DPP masih punya nurani dan tahu siapa yang berjuang untuk partai dan siapa yang hanya memanfaatkan partai. Intinya, berita ada seseorang diluar partai yang mendapat rekom dari DPP PD, itu semoga hanya isapan jempol alias bohong. Saya yakin itu tidak benar,”kata Teguh.

Sementara dari sejumlah kader di 18 PAC PD di DPC Magetan, meski terdapat empat balon, namun hanya Supari dan Ahmad Sedyo Utomo yang nantinya akan melenggang maju ke bursa balon Ketua DPC PD Magetan. “Untuk SDM kepemimpinan, kedua balon (Supari dan Ahmad Sedyo Utomo) mempunyai kapabelitas yang sudah tidak diragukan,”kata Nur Said, seraya membeberkan track record (rekam jejak), Supari sebelum purna adalah Komandan Kodim Pacitan, sedang Ahmad Sedyo Utomo, saat ini selain menjabat Ketua DPC Kadin, Ketua Gapensi, organisasi Muhammadiyah juga beberapa oraganisasi keagamaan. ” Jadi sebenarnya, untuk estafet kepemimpinan,

DPP PD tidak perlu meragukan kadernya sendiri, dan menerima politikus pelompat pagar. Selain loyalitasnya diragukan, kemampuan memimpin juga belum terbukti. Saya setuju dengan Ketua, tidak perlu rekom-rekoman, biarkan Demokrasi berjalan secara alamiah. Ini bila DPP PD masih menginginkan PD solid,”tandas Nur Said. ( D Prast )

Kepala Sekolah SMKN 1 Magetan, Drs.Budiyono, M.Pd

Magetan, MagetanOnline.com ,10/02/2012

Siswa SMKN 1 Magetan, Rabu (8/2) digegerkan dengan tidakan pencabulan yang dilakukan Hari Prasetyo Utomo (HPU), guru bahasa Inggris setempat kepada Bunga (17) siswi klas 12 jurusan multi media.

Siswa setempat nyaris melakukan unjukrasa besar-besaran menuntut dipecatnya guru yang asusila itu. Namun, gerakan siswa ini segera dicium pihak sekolah, dan mereka yang diduga membocorkan kasus itu diintimidasi Kepala Sekolah setempat. Namun, meski begitu pihak sekolah rupanya kalah cepat dengan gerakan siswa setempat yang terlanjur menyebarkan kasus pencabulan yang dilakukan gurunya itu ke sejumlah wartawan.

Kepala SMKN 1 Magetan Budiyono, secara implisit mengakui kasus pencabulan itu, meski berusaha menutup-nutupi kasus amoral ini. “Saya kaget juga, tapi semua sudah saya panggil, termasuk anak-anak yang mau demo. Anak-anak saya beri gambaran dari demo itu berakibat kesengsaraan, karena akibat  demo itu saya pernah mendekam di kantor polisi,”kata Budiyono kepada MO yang mengkonfirmasi terkait kasus pencabulan yang dilakukan guru terhadap siswinya itu dikantornya, Rabu (8/2).

Diakui Budiyono, sekolah sudah sering mendengar dari siswi tentang tindakan Hari Prasetyo Utomo, bapak dari dua anak itu terhadap siswi klas 12 itu. Namun, sejauh ini belum ada bukti perbuatan pencabulan itu. “Memang ada tanda-tanda tidak baik yang dilakukan Pak H itu, tapi sudah kami panggil dan kami beri peringatan, dan kami mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi kalau masih belum bisa ya kami serahkan kepada mereka (HPU  dan korban),”jelas Budiyono.

Dikatakan Budiyono, Hari Prasetyo Utomo, guru yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap muridnya itu sudah diminta membuat surat pernyataan yang ditandatangani antara pihak sekolah, pelaku dan korban. Namun, sejauh ini Kasek SMKN 1 menolak memberikan keterangan secara detail isi pernyataan itu. “Ya intinya, ini kita selesaikan secara baik-baik, agar tidak terulang kembali. Kita menempuh jalan terbaik. Yang penting dia (HPU) tidak mengulang kembali,”kata Budiyono sambil wanti-wanti agar masalah ini tidak diekpos.

Moedjoko Partner dari  Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) yang ada di Magetan, mengatakan ” Kalo toh perbuatan pencabulan terhadap anak didik di SMKN 1 Magetan itu benar adanya, maka Polisi wajib bertindak, karena ini bukan delik aduan, sebagaimana yang diatur dalam “UU” Perlindungan Anak , ” UU” No.23 tahun 2002 pasal 82, dengan ancaman pidana penjara 15 Tahun , bukan diplintir dengan menjerat pelaku dengan menggunakan KUHP ( Psl 289-296) yang mengedepankan “aduan” dan rendahnya tuntutan hukuman pidana penjara, apalagi menjerat pelaku dengan KUHP pasal 335, perbuatan yang tidak menyenangkan dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara, kami akan mendesak Polisi Magetan untuk mengusut tuntas kasus ini, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, tandas Moedjoko(8/2). ( DP )

Terlihat banyak tong-tong yang didalamnya berisi larutan bahan kimia untuk merendam kulit-kulit yang akan diolah dipabrik penyamakan kulit liar di Kelurahan Selosari, Kecamatan/ Kabupaten Magetan, dan air limbahnya langsung dibuang ke sungai yang ada dibelakang rumah,Kamis (2/2)

Magetan, MagetanOnline.com,05/02/2012

Penyamakan kulit liar milik Yudi, warga RT04/ RW 02, di wilayah Kelurahan Selosari, Kecamatan/ Kabupaten Magetan dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, perusahaan penyamakan kulit yang diduga tidak berizin itu selain mencemari lingkungan , polusi dari bau bahan kimia dan kulit busuk dianggap mengganggu warga setempat. Ironisnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan diduga melindungi perusahaan ini.

“Air yang mengandung bahan kimia dengan logam berat seperti chrom dan amoniak itu langsung dibuang ke sungai yang ada dibelakang rumahnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Padahal sungai tersebut masih digunakan sebagian warga di wilayah Magetan untuk kebutuhan rumahtangga, seperti mandi dan cuci.,”kata warga di RT 04/RW02 yang tidak mau disebut, kepada MO, Kamis (2/2).

Warga setempat, hampir setiap hari merasa terganggu dengan aktifitas pabrik penyamakan kulit liar ini. Selain bau busuk dari kulit yang akan dimasak, juga bau bahan kimia yang disimpan di drum-drum itu amat mengganggu,”katanya.

Warga, sebenarnya secara sebunyi-bunyi sudah melayangkan surat ke Pemkab setempat, sampai sekarang, pabrik liar yang berdiri sudah hamper dua tahun ini, tidak pernah mendapat tindakan dan ironisnya warga sering tahu, sudah banyak pegawai Pemkab dengan berpakaian PNS masuk ke lokasi penyamakan kulit liar tersebut, yang lokasinya tidak jauh dari SDN Selosari komplek dan hanya beberapa meter dari kantor Kelurahan setempat. ‘

Orang dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Magetan, sudah sering kali mengunjungi pabrik itu, juga kantor Perdagangan setempat. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan dari Pemkab. Nyatanya pabrik itu tetap beroperasi,”jelasnya.

Hal yang sama juga dibenarkan Kepala Kelurahan Selosari, Kecamatan/ Kabupaten  Magetan ,Yudo Wahyono, Kantor Kelurahan Selosari sudah seringkali melakukan pemanggilan kepada pemilik pabrik penyamakan kulit itu. Namun kelihatanya, pengusaha itu tidak menggubrisnya. Sehingga sampai  sekarang pabrik itu tetap beraktifitas. “Benar memang kami sudah pernah menegurnya dan memanggil ke kantor kelurahan, tapi dia kelihatnnya tidak menghiraukan. Kami juga sudah melaporkan ke Pemkab. Tapi Pemkab mungkin masih cecking , untuk mencari berkar-berkasnya,”kata Yudo Wahyono yang saat menemui MO didampingi Kepala Seksi (Kasi) Trantib Suratno dan Kasi Pemerintahan I Ketut Djanah.

Menurut Yudo, diakuinya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Disperindag setempat sudah sering ke pabrik itu. Tapi karena kantor kelurahan setempat tidak pernah mendapat tembusan. Sehingga tindak lanjut dari kedua dinas Pemkab Magetan setelah kunjungan itu tidak diketahuinya. “Mestinya, pemkab memberitahu kami setiap kunjungan kesitu (pabrik). Apa putusannya. Jadi nantinya kalau memang diresahkan warga karena memang merusak lingkungan ya kami akan melapor ke Pemkab untuk mengambil tindakan,”ujar Yudo dibenarkan kasi Trantib setempat.

Dinas Lingkungan Hidup saat dikonfirmasi MO terkait keluhan warga terkait pabrik penyamakan kulit liar itu lewat Kepala Bidang Pemberdayaan Lingkungan Ir Daduk Agustyanta, belum bersedia menjawab tentang keberadaan pabrik yang diduga tidak berizin itu. “Bisa ke kantor saja besuk pak. Terimakasih,”jawab Daduk lewat pesan singkatnya kepada MO, Kamis (2/2). (Prast)

Magetan, MegetanOnline.com, 04/02/2012

” Bupati Sumantri tidak punya karakter. Jadi dia tidak bisa menunjukan jati dirinya, kasarnya dia harus bisa menunjukan kelaminnya. Jangan perempuan bukan, laki-laki juga bukan. Ini kan membingungkan “( Teguh PD Magetan )

Rumor bakal berpindahnya kendaraan Bupati Magetan Drs KRA H Sumantri MM dari PDIP ke Demokrat dalam Pemilu Kada 2013 mendatang, diakui Ketua DPC Partai Demokrat (DPC-PD) Kabupaten Magetan dr H Teguh Martodirdjo. “Saya dengar itu, saya juga sering melihat dia (Bupati Magetan) sangat aktif hadir dalam acara - acara yang digelar PD baik di Madiun maupun di Magetan. Namun sampai sekarang secara resmi maupun lisan belum pernah disampaikan ke kami,”kata dr Teguh kepada MO, Rabu (01/02).

Menurut Teguh, belum adanya pernyataan resmi Bupati Sumantri ke kubu Demokrat terkait bakal digunakannya kendaraan dalam Pemilu Kada 2013 itu, karena Bupati Sumantri ini dinilainya sebagai public figur yang tidak punya karakter. “Yang ngomong ke saya ya baru orang-orangnya Sumantri saja. saya lihat, Bupati Sumantri tidak punya karakter. Jadi dia tidak bisa menunjukan jati dirinya, kasarnya dia harus bisa menunjukan kelaminnya. Jangan perempuan bukan, laki-laki juga bukan. Ini kan membingungkan,”kata mantan Direktur Utama RSUD dr Sayidiman ini.

Dikatakan Teguh, kalau memang Bupati Sumantri mau menggunakan PD sebagai kendaraan untuk maju ke Pemilu Kada 2013 mendatang, saat ini mestinya dia harus secara satria masuk ke PD. “Kalau memang serius ke PD, berani tidak dia mencalonkan diri menjadi Ketua DPC. Jangan hanya gerudak geruduk. Apa dia pingin numpang aja setelah jadi bupati, good bye. Itu tidak satria. Karena itu tunjukan dulu karakter-mu (Sumantri),”jelas Teguh.

Indikasi bakal pindahnya Bupati Sumantri ke PD ini selain sudah bukan rahasia warga Kabupaten Magetan. Secara kasat mata, Bupati Sumantri juga sering terlihat hadir diacara-acara yang digelar PD di Magetan maupun di Kota Madiun ,dirumahnya Sekretaris DPD PD Jawa Timur Bonnie Laksamana, juga saat PD berulang tahun di lapangan Desa Candirejo, Magetan, yang dihadiri koordinator PD Dapil 7 yang juga SekJendl PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Bahkan ada informasi, pesta yang menggelar kesenian wayang kulit itu dibiayai oleh Bupati Magetan.

Sementara, untuk kegiatan yang berkaitan dengan PDIP, bupati sudah jarang terlihat. Terakhir, saat Mohamad Tohir anggota DPRD Kabupaten Magetan dari PDIP menikahkan putrinya di Desa/ Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, yang dihadiri tokoh-tokoh PDIP dari Kabupaten Magetan dan Jawa Timur, bupati juga tidak terlihat hadir.

Lantaran itu, lanjut Teguh, kalau hanya numpang lewat ke PD, itu sama saja memberi contoh tidak baik kepada masyarakat Kabupaten Magetan. Karena dengan sikap itu karakter Sumantri yang kabar santernya bakal mencalonkan kembali sebagai bupati untuk periode 2013 - 2018, sudah bias dibaca masyarakat. “Apalagi sekarang ini, bagaimana dia memegang jabatan bupati itu, banyak warga yang mengeluh, mahalnya tarif air PDAM, mengeluh mahalnya biaya rumah sakit. Tapi, dia (bupati) belum ada tindakan tegas,”kata mantan calon Wakil Bupati Magetan 2009 -2013 ini.

Dia berharap, kalau memang Bupati Sumantri serius seperti kabar yang tersiar, harus berani mengatakan yang sebenarnya. “Saya katakan sejak awal, jangan jadi banci. Harus punya karakter. jangan hanya lewat orang-orangnya, silahkan masuk menjadi kader PD, tapi bisa tidak nantinya ,Sumantri komit terhadap partai, kalau sekedar numpang, jangan harap. Masalahnya Pemilu Kada 2013 lebih kompetitif,”tandas Teguh (DP)

Belum lagi masalah Widodo Tri Saksono anggota DPRD Kabupaten Magetan dari Partai Amanah Nasional (PAN) yang diduga kuat terima uang dari PDAM sebesar Rp 75 juta, konon untuk memuluskan LPJ Bupati, sudah dianggap selesai

Satu lagi anggota DPRD juga dari PAN Sugeng Wahyono, dituding bawa uang arisan paguyuban pengusaha kulit Magetan belasan juta..

“Ini tidak ada tendensi politik, kami juga sudah memberinya toleransi. Katanya sepekan ini dia (Sugeng Wahyono) mau mengembalikan. Tapi ditungu-tunggu tidak kunjung ada penyelesaian, malah kalau perlu dan teman-teman paguyuban setuju kami akan membawanya ke ranah hukum,”kata salah seorang pengurus arisan paguyuban yang menolak disebut kepada MO, Minggu (01/01).

Menurut dia, uang paguyuban yang dibawa Sugeng Wahyono itu dilakukan saat wakil rakyat ini masih menjadi ketua paguyuban pengusaha kulit. Sebenarnya, sebelum lengser dari ketua dan digantikan Basuki Rahmanto, uang paguyuban itu sudah ditagihnya,  tapi dia terus minta waktu. “Saat pertanggungjawaban uang itu mestinya harus juga diserahkan, tidak hanya pembukuannya saja. Tapi, dia hanya mengatakan menyusul- menyusul. Sebenarnya tidak banyak, total sebesar Rp 14 juta,”katanya.

Dengan rincian, Rp 12 juta uang iuran dan Rp 2 juta uang reses Sugeng Wahyono. “Aneh juga dia, masak uang reses yang dibiayai APBD minta ke paguyuban. Ini apa tidak menyalahgunakan kewenangan. Mestinya dia malah memberi kepada konstituennya, bukan malah main palak seperti itu,”tambah pengusaha kulit ini.

Selama ini, lanjutnya, pengusaha kulit yang tergabung di paguyuban ini membiarkan masalah itu, karenatidak ingin dia mencari cari kesalahan, sehingga membuat sulit kerja perajin kulit. Tapi lantaran tempo hari dia mulai mencari cari dan mengekposnya lewat media local setempat, pengusaha kulit geram juga. “Kami sudah berusaha mengalah dan membiarkan masalah itu, tapi dia mencari-cari dan mulai ngurek ngurek keberadaan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah), maka kami sepakat juga menungkap kasus uang yang dibawanya itu,”jelasnya.

Sugeng Wahyono, aebenarnya berusaha membuat pertanggungjawab keuangan paguyuban dengan membuat pembukuan yang diduga rekayasa Sugeng Wahyono berusaha membuat beberapa lembar kuitansi pengeluaran yang diduga aspal (asli tapi palsu) dengan mencatut sejumlah toko di Magetan,”katanya..

Sugeng Wahyono yang dituding bawa uang paguyuban itu ketika dikonfirmasi mengaku sudah mengembalikan uang paguyuban sebesar Rp 2 juta, sedang sisanya, masih meminta waktu. “Saya sudah kembalikan dan sudah tak transfer ke bendahara dua sebesar Rp 2 juta. Kurangnya nanti akan saya bayar menyusul. Saya minta waktu,”kata Sugeng.

Ketua Paguyuban Pengusaha Kulit Magetan Basuki Rakmanto, secara implisit membenarkan kasus itu. Tapi secara pribadi sudah tidak mengurusnya uang yang dibawa Sugeng Wahyono itu. “Kalau saya sudah tidak mikir, tapi anggota paguyuban banyak yang menanyakan masakah keuangan itu. Maklum tidak semua pengusaha kulit itu pemodal besar,”kata Basuki kepada MO di pabriknya di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Magetan.

Basuki menyerahkan saja masalah itu kepada anggotanya yang keseluruhan berjumlah 99 orang itu. “Saya menunggu keputusan anggota saja, bagaimana penyelesaian uang itu nantinya,”jelas Basuki yang juga Ketua DPC Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI)Magetan ini

Sementara Ketua DPD PAN Magetan Sutikno belum mendapat laporan terkait kasus Sugeng Wahyono dengan paguyuban pengusaha kulit Magetan itu. “Saya belum bisa berkomentar karena tidak ada laporan dari paguyuban pengusaha kulit,”kata Sutikno yang juga Wakil Ketua DPRD Magetan ini. (DP)

Magetan, MagetanOnline.com, 03/12/2011

Hujan deras disertai angin kencang , pada pukul 14.00 WIB ( 03/12), di wilayah Magetan, mengakibatkan banyak pohon tumbang, tidak terkecuali yang berada di jalur hijau sepanjang jalan protokol.

Salah satu pohon yang berada di perempatan Selosari, Jl. Patimura, Magetan, tumbang dan menimpa tiang telphone dan akhirnya ikut roboh juga , berakibat jalan protokol macet untuk sementara waktu.

” Parmin” salah satu pengurus Kopegtel yang berada dilokasi kejadian, saat dikonfirmasi MO mengatakan, ” Kita dari Telkom, berusaha memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, begitu ada laporan tiang telphone patah, saat itu juga kami benahi, agar masyarakat tidak terhambat untuk menikmati jasa layanan Telkom, pada saat ini ada dua tiang mengalami hal yang sama ” ujar Parmin.

Saat ditanya berapa kerugian Telkom, dan apakah Telkom tidak menuntut ganti rugi tiangnya yang patah akibat ada pohon dijalur hijau yang tumbang ,ke Dinas PU, ?, dijawab oleh Parmin, ” Tiang yang patah akibat pohon yang tumbang, pihak telkom jelas rugi, harga pertiang lebih kurang Rp.1.000.000,-, dan kami tidak pernah mengajukan claim ke Dinas PU, yang penting kami sesegera mungkin untuk benahi demi pelayanan bagi masyarakat pelanggan Telkom ” Jawab Parmin pada MO.

Mengingat saat ini sering turun hujan yang kadang - kadang disertai angin kencang , resiko tumbangnya pohon2 dijalur hijau semakin besar, dikarenakan pohon2 tersebut tumbuh besar dan  tidak terurus

Salah satu warga yang tidak mau disebut namanya, mengatakan pada MO ” kami sudah berkali - kali mendatangi dinas PU ,untuk memotong ujung dan ranting pohon yang terlalu tinggi, karena sangat membahayakan rumah-rumah kami yang tidak jauh dari jalur hijau saat hujan deras disertai angin kencang, tapi justru kami mendapat jawaban ” ini sudah sesuai tata kota ” dan kadang2 dijawab ” tidak ada anggaran”, ujar penduduk yang tidak mau disebut namanya pada MO. ( Jack )

Magetan, MagetanOnline.com 15/11/2011

Kasus dugaan pemberian uang “sogok” dari PDAM Kabupaten Magetan sebesar Rp 75 juta kepada Widodo Tri Saksono, anggota DPRD dari PAN, akan dipertanyakan sejumlah kalangan masyarakat setempat.

Untuk itu, Rabu (16/11) mendatang sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda/ pemudi Magetan akan melayangkan surat dialog dengan PDAM untuk mempertanyakan maksud pemberian uang itu.

“Saya pernah menanyakan itu kepada Ketua DPD PAN. Tapi jawaban pimpinan PAN setempat tidak jelas,”kata Arief Junaedi, salah seorang tokoh pendidikan ini kepada MO, Senin (14/11).

Mestinya, Ketua DPD PAN juga harus investigasi dengan mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti terkait kabar itu. Tidak semestinya Ketua DPD PAN pasif mendengar kadernya menerima sogokan itu. “Apalagi, konon uang yang diberikan PDAM kepada anggota DPRD dari PAN, yang disampaikan direktur tehnik PDAM Setu itu untuk seluruh anggota DPRD Magetan,”jelasnya, seraya menambahkan sesuai keterangan Kepala Bagian (Kabag) Pelanggan dan Humas PDAM Sugianto, pemberian uang ke DPRD itu ada tanda terimanya.

Dijelaskan, pemberian uang itu terkait sidang pari purna beberapa waktu lalu, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri 2011 lalu. Saat itu, siding pari purna itu selalu tidak memenuhi kuorum, sehingga sidang pari purna itu tidak kunjung selesai. “Kabar burung yang bersumber dari dewan, saat itu ada permintaan DPRD kepada eksekutif yang ditolak. Sehingga, sejumlah kalangan anggota dewan mangkir menghadiri sidang pari purna itu. “Karena katanya ada permintaan yang tidak realistis, sehingga kabarnya bupati terpaksa menolak.

Setelah tawar menawar, akhirnya bupati hanya memberikan Rp 1 juta-an sebagai uang lebaran. Namun, uang yang dianggap kecil itu oleh anggota DPRD setempat, jadinya ada anggota dewan yang mengambil dan ada yang tidak,”kata Arief, sambil menambahkan, Humas PDAM pernah membuat pernyataan uang yang diberikan kepada anggota DPRD itu sifatnya pinjaman dan PDAM punya tandaterima. “Sejak kapan PDAM ganti jadi bank atau BPR. Kalau gitu, ayo masyarakat pinjam uang aja ke PDAM,”ajak Arief.

Dian Kustiani, salah seorang tokoh pendidikan membenarkan rencana melayangkan surat permohonan untuk dialog dengan PDAM terkait dugaan pemberian uang sogokan kepada salah seorang anggota DPRD Kabupaten Magetan itu. “Mungkin satu, dua hari ini. Insya Allah, Rabu (14/11) surat itu sudah kami kirim. Tinggal nunggu nantinya PDAM bersedia atau tidak,”kata Dian yang akan menggandeng seluruh LSM dan tokoh masyarakat Magetan ini.

Selain menanyakan itu, tambah Dian, masyarakat juga akan menanyakan mahalnya tarif air yang dikelola PDAM. Bagaimana mereka menghitung dan menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi perekonomian warga Magetan. “Ini juga masalah, tarif reclas yang tidak ada dasar hukumnya itu. Dasar hukum cacat, kemudian direvisi tapi tetap dipakai untuk memungut uang rakyat. Kita lihat saja, itu masuk korupsi atau tidak,”katanya.

Ketua DPD PAN Kabupaten Magetan Sutikno yang berusaha dikonfirmasi lewat telepon selulernya tidak ada tanggapan. Begitu juga Widodo Tri Saksono anggota DPRD dari PAN itu juga tidak membalas ketika dikirimi pesan pendek, terkait uang Rp 75 juta pemberian PDAM Kabupaten Magetan yang mestinya untuk seluruh anggota dewan tapi kabarnya dikantongi sendiri.

Sementara Kepala Bagian Pelanggan dan Humas PDAM Kabupaten Magetan Sugianto, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pemberian uang dari PDAM Kabupaten Magetan  kepada Widodo Tri Saksono anggota DPRD setempat. “terkait itu, maaf saya nggak tahu. Jadi sekali lagi maaf tidak bisa memberikan penjelasan, “kata Sugianto kepada MO, yang mengkonfirmasikan masalah dugaan uang sogokan itu lewat pesan singkat, Senin (14/11).

Namun Sugianto, tidak bisa mengelak ketika MO mengungkapkan statemennya kepada wartawan terkait uang Rp 75 juta yang diberikan PDAM lewat direktur tehnik Setu sebagai uang utang piutang dan PDAM punya bukti tandaterima. “Ya yang saya tahu hanya sebatas itu,”katanya singkat. DP

Magetan, MagetanOnline.com,31/10/2011

Masyarakat Magetan sangat gerah dengan aturan tarif khusus Reklasifikasi dari Dirut PDAM  baru, yang menggunakan indikator , Luas lahan, bentuk bangunan rumah, kepemilikan kendaraan dari pelanggan dll sebagai patokan , penggolongan pelanggan PDAM , yang berbuntut pengenaan besar kecilnya tarif pemakaian /m3 air PDAM.dan biaya kenaikan progresif pemakaian air PDAM yang digunakan pelanggan diatas 10m3 luar biasa tingginya

Tidak heran kalau masyarakat mengeluh,kebutuhan air untuk rumah tangga ,rata - rata hanya membayar kisaran Rp. 15.000,- s/d Rp.25.000,- , sekarang harus membayar diatas Rp.100.000,-. ketika warga tidak mampu bayar dan nunggak, tanpa kompromi pihak PDAM langsung putus dan cabut pipanya, kalau tunggakan pelanggan dilunasi, dikenakan lagi biaya pemasangan diatas Rp,500.000,-

Sangat ironis , PDAM  tanpa olah air, cukup ambil dari sumber - sumber alami, masyarakat Magetan harus bayar tinggi untuk kebutuhan air bersih, dibanding daerah-daerah lain yang harus mengolah air dulu sebelum disalurkan pada warga.

menyimak dan mensikapi kegelisahan masyarakat, Bupati Magetan,(31/10) didampingi Dirut PDAM, Humas dan Bag Hukum Pemkab,bertempat di ruang kerja Bupati, menyatakan dengan tegas membatalkan Peraturan Bupati No.20 Th.2010 tahap III tentang Tarif khusus reclass pelanggan PDAM dan kembali pada aturan lama yaitu Perbub No.20 Th.2010 tahap I.

” Tarif khusus reclass,mendasarkan  Permendagri No.23 tahun 2006 , akan tetapi melihat situasi dan kondisi masyarakat Magetan yang dirasa belum mampu , saya dengan tegas batalkan reclass kenaikan tarif PDAM apapun resikonya untuk kepentingan rakyat Magetan, dan tidak ada tendensi kepentingan untuk Pilkada 2013″ Kata Sumantri.

Masih kata Sumantri, ” Masyarakat pelanggan PDAM hendaknya jangan merusak atau menyambung saluran sendiri, dan tolong bayar tepat waktu , untuk pembatalan Perbub mengenai reclass kalau ada anggapan Bupati tidak konsisten, tidak masalah karena semua mendasar pada aturan” ujar Sumantri dengan tegas.

Dengan kembalinya keaturan lama,Dirut PDAM , Sofyan menghimbau pada lebih kurang 60 orang pelanggan PDAM yang pindah swadaya  pengadaan air sendiri, untuk kembali sebagai pelanggan PDAM. ( Jack )

Para Pelaksana Proyek pembangunan di Magetan, merasa tidak aman dan tidak nyaman, jadi nggak heran kalau ada pembuatan  Gedung2 baru  sekolah dan  proyek2 lain mangkrak, tidak terselesaikan dengan dalih pemborong tekor

Beberapa Rekanan yang tidak mau disebut namanya menyatakan pada MO(25/09) ” Proyek pembangunan mangkrak dan tidak terselesaikan karena 2 hal ,pertama, karena mentalitas dari si Pemborong yang sudah buruk Track Recordnya, para pemborong di Magetan, tau siapa yang punya sifat kayak begitu, tapi anehnya SUJKnya tetap terbit dan selalu dapat garapan walaupun hasil garapannya sudah bisa diduga”.

Masih Kata Rekanan, ” Yang Kedua, antara lain tata cara Pelelangan / Tender dan Penunjukan langsung, sangat memprihatinkan dan bisa diduga siapa pemenangnya dan siapa penerima Penunjukan Langsung, walaupun toch dia tidak punya qualified untuk itu,dan yang paling menyebalkan , Premanisme berkedok keamanan garapan , dari beberapa rekanan yang dapat proyek, dimintai oleh “Koordinator” urunan sebesar Rp. 1.500.000,- per paket untuk diberikan pada LSM “L”, karena rekanan menganggap LSM “L”satu-satunya LSM yang bisa mengamankan Proyek garapannya.” Ujarnya pada MO

Dan sangat Tragis DAK 2010 di lingkup Depag Magetan, pembuatan atau rehap gedung Baru lebih dari 15 paket, konsultan perencananya hanya ‘PANDEGA RAYA”, dan banyak rekanan tekor lebih dari 5 Juta rupiah, karena fluktuasi harga, bukan hanya sebatas itu, kepala2 Sekolah yang terima Proyek tersebut dimintai oleh salah satu kepala sekolah sebagai koordinator, uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk jasa keamanan Aparat dan LSM “L”. ( Jack )